Pemerintah kembali menyoroti praktik yang disebut sebagai mafia pangan Indonesia dan mafia pupuk yang akhir-akhir ini mendapat perhatian.
Isu ini menjadi perhatian setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa permainan distribusi pangan dan pupuk masih menjadi ancaman bagi petani.
Pernyataan tersebut disampaikan pada 23 Mei 2026 di tengah upaya menjaga harga pangan tetap stabil dan melindungi hasil panen petani.
Menurut pemerintah, mafia pangan bukan hanya soal penimbunan barang tetapi praktik ini juga diduga meliputi permainan harga, pengaturan distribusi, hingga manipulasi kualitas produk.
Akibatnya, harga di pasar bisa berubah drastis, sementara petani tidak selalu mendapat keuntungan yang sebanding dari hasil kerja mereka.
Beberapa komoditas yang sering sekali menjadi perhatian pemerintah antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan pupuk.
Masalah ini menjadi penting karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari sehingga ketika distribusi terganggu atau stok sengaja dimainkan, harga pangan bisa melonjak.
Di sisi lain, petani justru sering menjual hasil panen dengan harga rendah dan kondisi seperti ini membuat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak perantara dibanding produsen utama, yaitu petani.
Selain pangan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pupuk dan pupuk dianggap sebagai faktor penting dalam produksi pertanian.
Jika distribusi pupuk terlambat, tidak tepat sasaran, atau bahkan dipalsukan, hasil panen petani bisa menurun dan karena itu, mafia pupuk dinilai memberi dampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.
Dalam penjelasannya, Kementerian Pertanian menyebut bahwa selama sekitar 10 bulan terakhir, terdapat sekitar 260 kasus dugaan mafia pangan yang telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Kasus tersebut mencakup dugaan pupuk palsu, permainan distribusi, hingga praktik pangan yang tidak sesuai standar mutu sehingga Pemerintah menilai langkah hukum diperlukan agar pasar menjadi lebih sehat dan petani tidak terus dirugikan.
Pemerintah juga mulai memperketat pengawasan distribusi pangan dan pupuk sehingga salah satu tujuannya adalah memastikan barang sampai ke masyarakat dengan harga wajar serta membantu petani memperoleh sarana produksi secara tepat waktu.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara produksi pertanian dan harga pangan di pasar di tahun yang mendatang.
Bagi masyarakat, isu mafia pangan mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal dampaknya sangat dekat sehingga harga beras, cabai, minyak goreng, hingga pupuk bisa berubah karena gangguan distribusi atau permainan stok.
Karena itu, pemerintah menilai pemberantasan mafia pangan Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi petani di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat. (EN)***