Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan produksi kapal tangkap ikan sebagai prioritas utama pemerintah pada awal 2026.
Arahan tersebut disampaikan langsung kepada jajaran Kabinet Merah Putih, khususnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam forum Taklimat Awal Tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.
Percepatan ini ditujukan agar program-program yang bersifat padat karya dapat segera berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir.
Presiden menilai sektor kelautan memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan ketahanan pangan berbasis protein.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produksi protein dari sektor perikanan.
Dengan meningkatnya aktivitas tangkap dan pengolahan ikan, pemerintah berharap kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi lebih merata, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit mengakses sumber protein berkualitas.
Selain fokus pada aspek produksi, proyek Kampung Nelayan Merah Putih juga dirancang untuk memodernisasi kawasan permukiman nelayan.
Program ini mencakup perbaikan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, penguatan akses pasar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan agar mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi kelautan yang lebih modern.
Pemerintah menargetkan 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih dapat rampung pada akhir Januari 2026.
Hingga awal tahun ini, progres pembangunan telah melampaui 70 persen meskipun sempat terkendala cuaca ekstrem di beberapa wilayah pesisir.
Kendati demikian, pemerintah memastikan seluruh proyek tetap berjalan sesuai jadwal dengan penguatan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana lapangan.
Selain kampung nelayan, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program pembuatan kapal tangkap ikan.
Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nelayan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada kapal impor.
Program ini diharapkan membuka peluang kerja baru di sektor galangan kapal, industri logistik, dan jasa pendukung perikanan.
Presiden menekankan bahwa arahan tersebut bukan bentuk teguran keras, melainkan dorongan moral agar seluruh jajaran pemerintah meningkatkan ritme kerja.
Ia menginginkan agar setiap kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, terutama yang menciptakan lapangan kerja, dapat segera dirasakan manfaatnya.
Di luar sektor kelautan, Presiden juga mendorong percepatan berbagai program padat karya lainnya untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menekan tingkat pengangguran.
Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, modernisasi sektor produktif, dan penguatan ekonomi lokal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan produksi kapal tangkap ikan, pemerintah berharap tercipta ekosistem kelautan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional serta memastikan bahwa sektor kelautan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Indonesia ke depan. (FIR)***