IDE POST – Nama tiga besar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyerahkan hasil tes potensi dan kompetensi terhadap 10 kandidat yang mengikuti tahapan seleksi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, menjelaskan bahwa hasil penilaian dari BKN tersebut nantinya akan digabungkan dengan sejumlah komponen penilaian lain, seperti rekam jejak, makalah, serta hasil wawancara peserta.
“Setelah semua nilai digabungkan, tim panitia seleksi akan menyerahkan hasilnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur,” ujar Tri Budiprayitno yang akrab disapa Yiyit, Rabu (7/1/2026).
Yiyit menegaskan, setelah menerima tiga nama hasil seleksi tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan melanjutkan proses ke tahapan berikutnya, yakni menyampaikan nama-nama tersebut kepada BKN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara.
“Semua tahapan ini akan dilakukan sesuai dengan SOP masing-masing,” tegasnya.
Dengan demikian, Yiyit memastikan bahwa sejumlah nama yang belakangan beredar di publik sebagai tiga besar calon Sekda NTB tidak dapat dibenarkan. Hingga saat ini, tim panitia seleksi belum melakukan akumulasi nilai untuk diserahkan kepada Gubernur.
Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB ini menyampaikan bahwa sembari menunggu proses seleksi Sekda rampung, Pemerintah Provinsi NTB juga membuka peluang untuk melakukan pengisian sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih kosong.
“Dimungkinkan pula berjalan proses mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil job fit dan evaluasi kinerja, dalam rangka pengisian jabatan pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru sesuai penataan organisasi yang telah ditetapkan,” jelas Yiyit.
Setelah pengisian jabatan berdasarkan hasil evaluasi dan job fit tersebut dilakukan, Pemprov NTB baru akan membuka seleksi terbuka untuk mengisi sisa jabatan yang masih lowong.
Langkah ini diharapkan sejalan dengan harapan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal agar sejak awal tahun 2026, roda birokrasi di NTB dapat bergerak lebih cepat dan efektif dalam mewujudkan visi besar “NTB Makmur Mendunia. (ALF)*