Usulan masa pengurangan masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi menjadi 30 disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Marwan Dasopang.
Saran tersebut muncul sebagai respons terhadap durasi 40 hari yang saat ini diberlakukan dan dinilai berdampak pada tingginya biaya yang harus ditanggung oleh jemaah asal Indonesia.
Marwan menyampaikan pandangannya saat dimintai komentar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto membangun kawasan khusus untuk jemaah Indonesia di Arab Saudi, yang dikenal sebagai “Kampung Haji”.
Ia menilai, keberadaan fasilitas milik Indonesia di Tanah Suci bisa menjadi solusi untuk menekan pengeluaran di masa depan.
“Terkait Kampung Haji, kalau kita memiliki hotel sendiri, kita bisa terhindar dari perjanjian harga yang naik setiap tahun. Dengan adanya fasilitas sendiri, kebutuhan akomodasi bisa dipenuhi tanpa perlu tambahan anggaran karena harga bisa lebih terkendali,” jelas Marwan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Marwan juga menyoroti pentingnya mengurangi masa tinggal jemaah di Saudi. Menurutnya, aturan 40 hari tersebut merupakan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi untuk negara yang mengirimkan lebih dari 100 ribu jemaah, seperti Indonesia, yang berkaitan dengan keterbatasan jadwal penerbangan dari Jeddah.
“Usulan lainnya adalah mempersingkat masa haji dari 40 hari menjadi 30 hari. Saudi memberlakukan durasi 40 hari bagi negara dengan jemaah di atas 100 ribu karena terbatasnya slot penerbangan dari Jeddah,” ujarnya.
Namun demikian, anggota DPR dari Fraksi PKB tersebut mengusulkan agar penerbangan jemaah dapat dialihkan ke bandara lain, seperti di Taif, untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
Ia menambahkan bahwa jumlah jemaah umrah asal Indonesia juga cukup besar dan bisa bergantian masuk usai jemaah haji pulang.
“Kami mengusulkan untuk memanfaatkan bandara di Taif. Setelah jemaah haji selesai, jemaah umrah bisa masuk. Lagipula, jemaah umrah kita juga cukup banyak dan berasal dari berbagai latar belakang,” jelas Marwan.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh gagasan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo, seraya berharap pemerintah Indonesia dapat membahasnya secara langsung dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Kami siap menyampaikan usulan ini kepada Bapak Presiden. Kalau beliau memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pihak Saudi, kami harap bisa meyakinkan bahwa langkah ini positif, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan jemaah,” tutupnya.(JC)***