Senator Mirah Midadan Fahmid meminta pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebagai informasi yang dikumpulkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), kebakaran yang melanda jalur pendakian Senaru pada 13-14 November 2024 menghanguskan sekitar 100 hektar tanah.
Senator asal NTB tersebut mengatakan, “Kebakaran ini merupakan peringatan penting tentang perlunya langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif. Pemerintah harus memberikan perhatian penuh untuk mencegah kerugian lebih besar di masa depan.”
Balai TNGR mengkonfirmasi bahwa kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam dengan bantuan data dari aplikasi Sipongi dan laporan lapangan. Jalur pendakian Senaru tetap ditutup untuk keselamatan pengunjung.
Senator Mirah menyatakan bahwa ekosistem Gunung Rinjani memiliki nilai lingkungan dan ekonomi yang signifikan, khususnya sebagai destinasi wisata utama. Menurutnya, kebakaran hutan dapat berdampak negatif pada ekosistem, pariwisata, dan masyarakat lokal yang bergantung pada industri ini.
Mirah menyatakan bahwa Rinjani bukan hanya simbol keindahan alam tetapi juga sumber pendapatan bagi banyak orang. Kebakaran yang melanda wilayah ini dapat mengganggu stabilitas ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati, jadi perlu langkah strategis untuk menjaga kelestarian.
Senator Mirah menyatakan bahwa ekosistem Gunung Rinjani memiliki nilai ekonomi dan lingkungan yang besar, terutama sebagai tempat wisata utama. Menurutnya, kebakaran hutan dapat membahayakan ekosistem, pariwisata, dan masyarakat lokal yang bergantung pada industri tersebut.
Mirah mengatakan bahwa Rinjani bukan hanya merupakan simbol keindahan alam tetapi juga memberi banyak orang pekerjaan. Sangat penting untuk mengambil tindakan yang direncanakan untuk menjaga kelestarian karena kebakaran yang melanda daerah ini dapat mengganggu stabilitas ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati.
Selain itu, Senator Mirah mengusulkan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan, peningkatan kesiapan pemadam kebakaran, dan penguatan sistem pengawasan.
Anggota Komite II DPD RI mengatakan, “Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi harus menjadi bagian dari strategi pemerintah. Kita tidak hanya menjaga aset pariwisata, tetapi juga warisan ekologi bangsa.”
Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan dana darurat kebencanaan, yang merupakan alat penting untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Untuk menjamin akuntabilitas di setiap proses, dana disalurkan ke daerah secara bertahap dengan pengawasan ketat. Selain dana darurat, pemerintah juga menyediakan dana kontijensi bencana untuk mengantisipasi potensi bencana dan dana siap pakai untuk situasi darurat.
Mirah menegaskan bahwa dia ingin dana-dana ini digunakan secara efektif untuk memulihkan kawasan terdampak. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan penyaluran dana dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Senator Mirah juga menekankan bahwa dana kontijensi dan siap pakai harus siap untuk menghadapi situasi darurat segera.
Dia juga menyatakan, “Selain dana darurat kebencanaan, pemerintah juga menyediakan dana kontijensi dan dana siap pakai. Ini adalah bentuk komitmen negara untuk memastikan penanganan tanggap darurat dapat berlangsung tanpa hambatan.”
Ia mengingatkan bahwa anggaran bencana harus dimasukkan ke dalam APBD pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi.
Mirah menyimpulkan, “Kesiapsiagaan melalui pengelolaan dana yang baik akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan masyarakat dan lingkungan di daerah yang berpotensi mengalami bencana alam.”