Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Senin (8/4/2025).
Acara tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga jam, di mana Prabowo berdialog langsung dengan para ekonom dan pengusaha dari berbagai sektor. Diskusi dimulai pukul 13.40 WIB dan berakhir pada 17.26 WIB.
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi di awal masa pemerintahannya dan menanggapi dinamika ekonomi global, khususnya kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat.
Ia menyebut kebijakan tersebut memicu ketidakpastian ekonomi dunia dan mendorong Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonominya.
Presiden juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap praktik penyelundupan, serta menyampaikan bahwa aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu ditinjau ulang agar lebih adaptif dan tidak melemahkan daya saing nasional. Ia bahkan membuka opsi untuk mengganti TKDN dengan skema insentif yang lebih realistis.
Acara dilanjutkan dengan presentasi dari para menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Mereka membahas berbagai topik, seperti kondisi ekonomi dalam negeri, respon terhadap kebijakan tarif Trump, program makan bergizi gratis, serta upaya peningkatan iklim investasi.
Para pelaku industri turut menyampaikan pandangan mereka. Ketua Apindo Shinta Kamdani menyoroti kendala perizinan dan efek negatif dari kebijakan tarif AS. Jemmy Kartiwa dari Asosiasi Pertekstilan mengusulkan revisi kebijakan anti dumping.
Presiden KSPI Said Iqbal memperingatkan potensi PHK massal dan mendorong pembentukan satgas.
Sementara itu, ekonom Wijayanto menekankan perlunya reformasi fiskal dan deregulasi untuk menyaingi Vietnam.
Prabowo menanggapi 24 pertanyaan secara langsung, menjelaskan rencana reformasi TKDN, penghapusan kuota impor, hingga revisi aturan Bea Cukai dan Pertek.
Ia juga menegaskan bahwa negosiasi tarif dengan AS akan dilakukan secara hati-hati dan strategis demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.(JC)***