Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB Tahun 2026 yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta transformasi ekonomi berbasis agromaritim dan pariwisata berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Raya ini menjadi forum strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama daerah, dengan angka kemiskinan di atas 10 persen dan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol desa pada 2029, serta penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. Pembangunan pun diarahkan berbasis desa sebagai fondasi utama.
Musrenbang tahun ini mengusung tema penguatan transformasi dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ekosistem industri agromaritim, serta pengembangan destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi ruang bersama dalam menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah.
“Musrenbang ini memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selama proses perencanaan, Musrenbang NTB 2026 berhasil menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota, termasuk aspirasi melalui DPRD.
Forum ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya penetapan 13 indikator makro pembangunan daerah, arah kebijakan RKPD 2027, serta prioritas program dan kebutuhan pendanaan.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan, melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan, Musrenbang 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga instrumen strategis dalam menjawab tantangan pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat NTB secara berkelanjutan.(ALF)***