BANGUN IDE – Microsoft mengumumkan telah menghentikan penggunaan insinyur berbasis di China untuk mendukung sistem cloud yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD), menyusul laporan investigatif dari Pro Publica yang memicu kekhawatiran soal keamanan nasional.
Laporan tersebut mengungkap bahwa Microsoft sebelumnya menggunakan insinyur di China untuk membantu pemeliharaan teknis sistem cloud yang melayani instansi pertahanan AS.
Dalam praktiknya, para insinyur asing itu diawasi oleh “pengawal digital”, yakni warga negara AS dengan izin keamanan tingkat tinggi.
Namun, pengawasan itu dinilai tidak efektif karena sebagian besar pengawal tersebut tidak memiliki keahlian teknis memadai untuk memahami atau memonitor pekerjaan para insinyur.
Menanggapi temuan ini, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyampaikan penolakannya melalui platform X. “Insinyur asing dari negara manapun, termasuk tentunya China TIDAK BOLEH diizinkan mengakses atau memelihara sistem DoD,” tulisnya tegas.
Merespons polemik tersebut, Chief Communications Officer Microsoft, Frank X. Shaw, mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan penyesuaian.
“Sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang muncul awal pekan ini, Microsoft telah mengubah dukungan teknis untuk pelanggan Pemerintah AS guna memastikan bahwa tidak ada lagi tim insinyur berbasis di China yang memberikan bantuan teknis terhadap layanan cloud Pemerintah AS, termasuk DoD,” ungkap Shaw dalam pernyataannya pada Jumat.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, terutama dalam hal keamanan siber dan integritas teknologi strategis.
Pengawasan dan transparansi atas kontrak teknologi dengan lembaga pemerintah kini menjadi sorotan tajam, terutama saat perusahaan swasta seperti Microsoft memainkan peran penting dalam infrastruktur digital nasional. (ALF)***