Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan keinginannya agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR dilakukan lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, bersama General Manager Geopark Rinjani, Qwadru P. Wicaksono, serta jajaran Dinas LHK di ruang kerjanya, Senin, 23 Februari 2026.
“Akhirnya, apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami orang pertama yang menghadapi situasi itu sehingga kami merasa TNGR tidak akan mampu menghadapi sendiri semua masalah,” tegas Gubernur.
Ia menilai selama ini koordinasi pengelolaan Rinjani belum maksimal, baik dengan Pemprov maupun pemerintah kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, termasuk masyarakat desa penyangga.
Gubernur mencontohkan saat terjadi kecelakaan wisatawan, inisiatif vertical rescue yang digagas Pemprov NTB bersama berbagai stakeholder menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas pihak.
Tak hanya itu, ia juga mendorong skema pendakian yang lebih eksklusif.
“Saya mendorong kalau perlu tiket pendakian dibuat mahal dan bersertifikat serta berasuransi sebagai pendakian eksklusif khusus bagi pendaki mancanegara, bukan mass tourism, asalkan manfaat ekonominya untuk pengembangan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa Gunung Rinjani adalah simbol kehidupan masyarakat NTB dan perlu inovasi tata kelola yang lebih profesional.
Bahkan, ia menilai perlu konferensi pers hingga ke media internasional untuk menyampaikan perubahan yang dilakukan.
“Kesalahan terbesar kita kemarin karena promosinya trekking bukan mountaineering sehingga orang menganggap Rinjani seperti bukit Teletubbies,” tambahnya.
Sementara itu, pihak TNGR menyampaikan sejumlah program pemberdayaan desa penyangga, pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas keamanan, hingga pengembangan merchandise khas geopark. Rencananya, pendakian Rinjani akan kembali dibuka pada 28 Maret mendatang.(ALF)***