BANGUN IDE – Gerakan Stop Killing Games terus menunjukkan pengaruhnya di ranah industri gim digital. Per 21 Juli, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 1,4 juta tanda tangan, melampaui target awal satu juta yang dicapai pada 3 Juli lalu.
Kampanye ini didorong oleh kemarahan komunitas gamer atas praktik perusahaan gim yang secara sepihak menutup akses terhadap gim daring yang telah dibeli oleh konsumen.
Dukungan terhadap petisi ini bahkan datang dari tingkat tertinggi parlemen Eropa. Wakil Presiden Parlemen Eropa, Nicolae Ștefănuță, menyatakan dukungannya secara terbuka melalui media sosial, menyoroti pentingnya hak konsumen dalam industri digital yang semakin berkembang.
Petisi masih terbuka hingga 31 Juli 2025, dan warga Uni Eropa masih dapat memberikan dukungan mereka.
Namun, tidak semua pihak dalam industri gim menyambut baik gerakan ini. CEO dan salah satu pendiri Ubisoft, Yves Guillemot, menyampaikan kritik terhadap tuntutan dalam petisi tersebut.
Dalam pernyataannya, Guillemot menekankan bahwa “sebuah layanan tidak dapat dipertahankan selamanya,” merujuk pada posisi bahwa penerbit gim tidak wajib menjaga ketersediaan server atau akses gim tanpa batas waktu. Pernyataan ini memperlihatkan pandangan umum di kalangan penerbit besar, termasuk asosiasi industri Video Games Europe.
Meski begitu, Ubisoft sendiri menjadi sorotan dalam kontroversi ini. Salah satu pemicu utama petisi adalah penghapusan permanen gim The Crew, yang membuatnya tidak dapat dimainkan meskipun sudah dibeli secara sah.
Praktik serupa juga dilakukan oleh EA, yang dalam dua tahun terakhir telah menutup puluhan judul, termasuk EA Sports FC 24, gim sepak bola yang baru dirilis pada 2023.
Masalah yang diangkat Stop Killing Games bukan sekadar tentang akses, tetapi menyangkut hak kepemilikan digital.
Dalam era di mana gim banyak dibeli secara daring tanpa versi fisik, penghapusan sebuah gim dari toko digital dapat berarti hilangnya hak pengguna secara permanen.
Kasus seperti Entergram, yang secara tiba-tiba menghapus lebih dari 100 judul dari PlayStation Store, memperparah kekhawatiran para gamer.
Jika tekanan dari petisi ini berhasil memengaruhi kebijakan Uni Eropa, bukan tidak mungkin akan muncul regulasi baru yang membatasi hak penerbit untuk secara sepihak men-delist atau menonaktifkan akses ke gim.
Meski belum ada pernyataan resmi soal langkah konkret dari Parlemen Eropa, keberhasilan petisi ini menjadi sinyal kuat bahwa konsumen menuntut perlindungan lebih dalam era digital. (ALF)***