Dr. Hj. Erni Daryanti, Wakil Ketua Komite III DPD RI, mendorong perubahan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Gagasan ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia dengan lebih efisien, jelas, dan berkualitas. Dr. Erni Daryanti mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan lembaga yang lebih fokus dan memiliki otoritas penuh untuk mengelola ibadah haji dan umrah karena jumlah jamaah yang pergi ke haji dan umrah terus meningkat setiap tahunnya. Penyelenggaraan haji saat ini masih berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga sering terjadi masalah dengan alokasi anggaran, koordinasi dengan berbagai pihak, dan optimalisasi pelayanan.