Mataram — Di balik penyampaian rekomendasi LKPJ 2025 oleh DPRD NTB, sorotan utama justru tertuju pada peringatan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal terkait beratnya tantangan pembangunan daerah ke depan.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4/2026), Gubernur menegaskan bahwa tekanan terhadap kebutuhan lapangan kerja yang terus meningkat, ditambah dinamika global dan keterbatasan fiskal daerah, menjadi isu krusial yang harus segera direspons bersama.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” ujar Iqbal.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa ke depan, Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya dituntut meningkatkan kinerja, tetapi juga melakukan terobosan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Meski DPRD telah menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Gubernur melihat hal tersebut sebagai dorongan positif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai kritik yang disampaikan legislatif merupakan bentuk keseriusan dalam memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Selain itu, momentum paripurna juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat struktur birokrasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dengan kondisi yang ada, sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama. Pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk bergerak lebih cepat, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus menjawab harapan masyarakat.(ALF)***