BANGUN IDE – Lombok Barat, 27 Februari 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana di Sekotong Timur yang menyebabkan terputusnya jembatan penghubung menuju Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
Hingga kini, akses tersebut belum dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas dan keselamatan masyarakat. Akibat putusnya jembatan, ratusan kepala keluarga mengalami keterisolasian dari wilayah sekitarnya.
Aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan masyarakat setempat pun terganggu signifikan. Situasi tersebut dinilai membutuhkan penanganan cepat dan konkret dari pemerintah.
“Akses infrastruktur, khususnya jembatan penghubung antarwilayah, merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penanganannya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar fasilitas fisik semata. Melainkan urat nadi yang menentukan keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Ia menilai jembatan darurat dari batang pohon kelapa merupakan bentuk solidaritas masyarakat. Namun kondisi tersebut tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang karena berisiko tinggi. Keselamatan warga, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.
Dampak putusnya jembatan juga dirasakan ratusan siswa dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kegiatan belajar mengajar terganggu karena akses menuju sekolah terhambat.
Hal ini memperburuk situasi sosial di tengah masyarakat terdampak.
Selain sektor pendidikan, aktivitas ekonomi warga ikut terhambat signifikan.
Pedagang kecil dan pelaku usaha mikro kesulitan menjangkau pasar dan distribusi barang.
Kondisi tersebut berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat setempat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang tahan terhadap potensi bencana.
Intensitas curah hujan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi peringatan serius. Respons cepat terhadap kerusakan infrastruktur vital dinilai sangat mendesak.
“Saya meminta agar pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat yang layak dan aman dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya. Selain itu, ia mendorong penyusunan rencana pembangunan jembatan permanen berstandar kuat. Langkah tersebut penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Senator Mirah menyatakan komitmennya mengawal persoalan ini di tingkat nasional.
Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Upaya ini dilakukan guna memastikan percepatan penanganan dan dukungan anggaran.
Menjelang bulan suci Ramadan, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat signifikan.
Karena itu, pemulihan akses infrastruktur menjadi semakin mendesak.
Ia menekankan pentingnya menjamin keselamatan dan martabat warga dalam beraktivitas.
Senator Mirah juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat membangun jembatan darurat. Solidaritas tersebut mencerminkan kepedulian sosial yang kuat di tengah keterbatasan. Namun, tanggung jawab utama penyediaan infrastruktur tetap berada pada negara.