Setiap kali banjir besar melanda Sumatera, satu pemandangan selalu muncul: tumpukan gelondongan kayu yang hanyut dan memenuhi sungai hingga permukiman warga. Kejadian ini bukan hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menjadi bukti kerusakan alam yang semakin parah.
Fenomena gelondongan kayu ini erat kaitannya dengan deforestasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah hulu sungai. Penebangan pohon dilakukan secara legal maupun ilegal dalam skala masif untuk kepentingan industri dan ekonomi lokal. Sayangnya, pengelolaan pasca penebangan sering diabaikan. Batang kayu yang tidak terpakai dibiarkan begitu saja di kawasan hutan atau tepi sungai.
Ketika hujan deras turun dan debit air meningkat, kayu-kayu tersebut terseret arus. Aliran sungai yang tidak lagi dilindungi akar pohon menyebabkan arus lebih kuat dan menghanyutkan gelondongan ke pemukiman warga. Hal ini tidak hanya memperparah kerusakan, tetapi juga menghambat aliran air sehingga banjir semakin meluas.
Selain itu, pembukaan lahan yang tidak disertai reboisasi menyebabkan struktur tanah menjadi rapuh. Longsor pun mudah terjadi dan membawa serta pohon tumbang ke dasar sungai. Dalam kondisi banjir besar, seluruh material kayu itu ikut hanyut tanpa bisa dicegah.
Praktik illegal logging menjadi faktor dominan. Banyak oknum memanfaatkan hutan sebagai ladang bisnis cepat tanpa izin legal. Kayu-kayu hasil tebang ilegal sering kali ditinggalkan di tempat tersembunyi untuk menunggu distribusi. Namun, saat banjir datang lebih cepat dari yang diperkirakan, semua kayu itu terbawa arus dan menjadi bukti nyata di hadapan publik.
Pemerintah telah berulang kali mengingatkan pentingnya menjaga hutan hulu sungai, namun penegakan hukum masih lemah. Kurangnya pengawasan di lapangan membuat pelaku penebangan liar leluasa beroperasi. Bencana banjir seakan menjadi alarm yang terus berbunyi setiap tahun, tapi respons perbaikan masih belum optimal.
Lalu siapa yang salah? Kerusakan alam tidak hanya tanggung jawab pelaku illegal logging, tetapi juga masyarakat yang sering menutup mata terhadap praktik tersebut. Perlu upaya kolektif untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penjaga resapan air dan pelindung alami sungai.
Penanaman kembali pohon, pengendalian tambang dan logging ilegal, serta penataan aliran sungai harus segera dilakukan. Jika tidak, banjir Sumatera akan terus membawa pesan pahit: bahwa alam kini menagih balas atas kerusakan yang dilakukan manusia.(ALF)***