Pernyataan tegas Purbaya Yudhi Sadewa tentang utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa utang proyek tersebut tidak seharusnya dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, proyek kereta cepat adalah tanggung jawab badan usaha, bukan kewajiban fiskal pemerintah. Sikap tegas ini dinilai penting untuk menjaga disiplin keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN.
Bila APBN digunakan untuk menutup utang proyek komersial, konsekuensinya bisa luas. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, subsidi energi, dan pembangunan daerah bisa tergeser untuk membayar kewajiban proyek. Hal itu dapat mengurangi manfaat langsung yang seharusnya diterima masyarakat. Dengan menjaga agar APBN tidak menanggung utang tersebut, pemerintah berupaya melindungi kepentingan publik jangka panjang.
Sikap Purbaya juga menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek besar. Menurutnya, jika pemerintah terlalu sering menyelamatkan proyek bermasalah dengan dana publik, akan muncul risiko moral hazard. Pengelola proyek bisa kehilangan insentif untuk bekerja secara efisien dan bertanggung jawab, karena berasumsi negara akan selalu turun tangan bila terjadi kerugian.
Dengan menolak penggunaan APBN, Purbaya ingin mendorong manajemen proyek lebih transparan dan mandiri dalam menyelesaikan kewajiban keuangannya.
Meski begitu, pemerintah tetap membuka peluang solusi lain yang tidak membebani rakyat. Restrukturisasi utang, negosiasi ulang dengan kreditur, hingga opsi konversi sebagian kewajiban menjadi ekuitas bisa menjadi jalan tengah. Dengan langkah ini, keberlanjutan proyek dapat terjaga tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
Dari sudut pandang ekonomi makro, sikap ini sekaligus menjadi sinyal penting bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan investor dan pasar terhadap manajemen fiskal Indonesia. Dengan tidak menambah beban APBN, ruang fiskal tetap terjaga dan risiko inflasi akibat defisit yang melebar dapat dihindari.
Pada akhirnya, ketegasan Purbaya bukan semata penolakan, tetapi bentuk tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan keuangan negara. Masyarakat pun mendapat pesan jelas: uang pajak seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menutup risiko bisnis proyek komersial.(ALF)***